Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Jl. Trikora No. 106 Banjarbaru Telp : 0511-6749601 Fax : 0511-6749352 E-mail : dilmil.banjarmasin@gmail.com Indonesia Inggris

Support Online

  • Administrator
  • Agus Rizali

Polling

 

INFORMASI TERBARU

 Jakarta – Humas : Jum’at, 2/9/2016, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH melantik Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2016. Panitera Mahkamah Agung Made Rawa Aryana menggantikan posisi Panitera Mahkamah Agung sebelumnya Soeroso Ono, SH., MH yang memasuki masa pensiun. Acara yang berlangsung di ruangan Kusuma Admadja, gedung tower lantai 14 dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I, II dilingkungan Mahkamah Agung, para Asisten dan Askor Mahkamah Agung.


Pada tanggal 1 Agustus 2016, Kadilmil I-06/Banjarmasin Letkol Chk Warsono, SH. beserta 2 orang hakim lainnya, yakni MayorChk Masykur, ST., SH., MH dan Kapten Chk Subiyatno, SH., menghadiri acara Pertemuan dengan Komisi III DPR-RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer beserta jajarannya dan para Ketua Pengadilan Negeri yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di PN. Banjarmasin.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati kami Keluarga Besar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah Minal'Aidin WalFaidzin
Mohon Maaf Lahir dan Bathin.
 
Semoga Amal Ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin Yarobbalallamin.
 

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2015 dari BPK pada hari ini Rabu, 29 Juni 2016 di Auditorium BPK RI.

MA menerima opini WTP yang ke - 4 kali, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 atas laporan keuanga MA dari BPK. Hal ini merupakan hasil yang di capai tidak lepas dari komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran eselon I, Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta kerja keras para pelaksana di jajaran sekretariatan dari pengadilan tingkat banding, tingkat pertama sampai ke pusat.

Bersama ini Badan Pengawasan  Mahkamah Agung RI. mengirim Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2013.

Tentang Larangan Memberi Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung RI. dan Pimpinan Pengadilan.