Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Jl. Trikora No. 106 Banjarbaru Telp : 0511-6749601 Fax : 0511-6749352 E-mail : dilmil.banjarmasin@gmail.com Indonesia Inggris

Polling

 

Pengadilan Tipikor Sebagai Jiwa Pemberantasan Korupsi

Pengadilan Tipikor Sebagai Jiwa Pemberantasan Korupsi
Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Konsepsi Hakim Adhoc


         Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai amanat utama Gerakan Reformasi 1998. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 membuat keberadaan Pengadilan Tipikor menjadi tanpa landasan hukum, jika sampai dengan Desember 2009 DPR dan Pemerintah tidak mengesahkan sebuah undang-undang bagi Pengadilan Tipikor. Disadari bahwa, keberadan Pengadilan Korupsi saat ini adalah untuk mendukung dan mengefektifkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, mendukung keberadaan dan peranan Pengadilan Korupsi, bukan semata-mata karena hendak ‘dibubarkan’, tetapi karena korupsi memang harus diberantas, sebagaimana diamanatkan/mandate reformasi. Berkaca pada praktek yang telah berjalan, keberadaan dan peranan Pengadilan Khusus Korupsi (Pengadilan Tipikor) perlu diperkuat dan disempurnakan. Pengadilan Tipikor sudah menjadi keniscayaan, karena melalui Pengadilan Tipikor rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi dengan proses peradilan yang fair, cepat, transparan, dan membawa kepastian hukum. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya tertuduh korupsi diadili di Pengadilan Tipikor.1 Lewat jajak pendapat ini menunjukkan bahwa betapa besarnya ekspektasi dan dukungan masyarakat terhadap Pengadilan Tipikor.


          Pada pertengahan 2008 ini, Pemerintah telah bekerja untuk menyusun RUU tentang Pengadilan Tipikor. Dalam RUU tersebut – saat ini sudah berada di DPR – terdapat ketentuan-ketentuan penting yang perlu diberi perhatian. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah kewenangan dan kedudukan Pengadilan Tipikor, konsepsi hakim adhoc, transparansi dan akuntabilitas, Hukum Acara, pembentukan pengadilan di daerah, dan lain-lain.


Kewenangan dan kedudukan Pengadilan Tipikor


         Kedudukan Pengadilan Tipikor berada dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup peradilan. Jadi, tidak benar jika keberadaan Pengadilan Tipikor itu inkonstitusional. Pengertian Pengadilan Khusus di Indonesia memang tidak ada yang sama. Dalam UU Perikanan dimaksudkan dengan Pengadilan Khusus Perikanan hanyalah pengadilan pada tingkat pertama saja. Berbeda dengan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial dan Mahkamah Syariah yang tidak hanya berada Pengadilan tingkat pertama tapi juga tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang haruslah disebutkan secara tegas bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan pada setiap jenjang pengadilan.


        Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, perkara tindak pidana korupsi haruslah diperiksa dan diadili oleh satu jenis pengadilan saja untuk menghindari adanya dualisme penanganan yang dapat berakibat pada perlakuan diskriminatif terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Mengingat saat perkara korupsi ditangani oleh dua institusi yang berbeda, yaitu Penuntut Umum yang dibawah Kejaksaan dan Penuntut Umum dibawah KPK, maka untuk menghindari pertanyaan apakah pengadilan korupsi ini hanya akan mengadili perkara yang 2 Pada saat UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ini masih dalam tahap pembahasan di DPR, salah seorang anggota Panitia Kerja Zein Bajeber juga telah mempermasalahkan hal ini. Beliau mengusulkan rumusan mengenai tingkatan pengadilan tipikor sebagaimana halnya dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada saat itu sudah selesai dibahas oleh Pemerintah namun belum diundangkan. Sumber: Transkrip Rapat Panja KPTPK tanggal 17 Nopember 2002.


Penuntutannya dilakukan oleh salah satu institusi atau tidak, maka perlu dipertegas bahwa kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara tindak pidana korupsi baik yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan maupun KPK.


         Selain itu, kewenangan lain yang perlu diberikan kepada Pengadilan Tipikor adalah kewenangan untuk mengadili perkara lain yang berkaitan dengan perkara korupsi. Secara teoritis hal semacam ini sangat mungkin terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan yang didakwa korupsi bisa juga meliputi beberapa jenis tindak pidana lainnya. Sebagai contoh misalnya perbuatan memanipulasi pasar di Bursa Efek. Perbuatan ini dapat dipandang melanggar UU Tipikor sekaligus melanggar UU Pasar Modal. Jika diasumsikan bahwa perbuatan memanipulasi pasar tersebut telah terbukti, maka untuk dapat sampai pada perbuatan korupsi dalam persidangan harus dibuktikan bahwa tujuan pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, Sebagai contoh misalnya dalam kasus DL Sitorus. Dalam kasus tersebut JPU menuntut terdakwa secara bertingkat dengan 4 ketentuan, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kehutanan. Dalam persidangan ternyata hakim menyatakan bahwa yang terbukti adalah pelanggaran atas Undang-Undang Kehutanan.


Menyikapi hal tersebut, maka ke depan Pengadilan Korupsi harus diberikan kewenangan lain selain kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi. Namun kewenangan tersebut tentunya tidak boleh diberikan secara berlebih sehingga mengakibatkan kewenangan Pengadilan Korupsi menjadi sama seperti pengadilan negeri pada umumnya, yaitu mengadili seluruh perkara pidana. Pembatasan kewenangan tersebut dapat dilakukan misalnya memberikan kewenangan kepada pengadilan korupsi untuk dapat juga memeriksa dan memutus tindak pidana lainnya sepanjang perbuatan yang didakwakan tidak hanya diduga melanggar pidana korupsi namun juga pidana-pidana lainnya. Pemberian
3 Darianus Lungguk (DL) Sitorus, divonis 8 Tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat (28/7/06), karena terbukti bersalah menguasai lahan di Padang Lawas, Sumatera Utara sejak 1998 tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Namun majelis tidak menemukan unsur korupsi dalam kasus ini dan menggunakan Undang-Undang Kehutanan. Kejaksaan kemudian mengajukan banding karena yakin ada unsur korupsi, dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 11 Oktober 2006 menjatuhkan vonis bebas. Sedangkan pada tingkat kasasi, MA menguatkan kembali putusan PN Jakarta Pusat dengan memutus bersalah dan menghukum DL Sitorus 8 tahun penjara (Pebruari 2007).


         Kewenangan ini penting, selain untuk menghindari pelanggaran atas asas ne bis in idem, juga untuk memenuhi asas peradilan cepat dan sederhana. Masalah lainnya adalah, mengingat korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnasional), baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun dilakukan secara bersama-sama dengan warga negara asing (WNA), maka Pengadilan Khusus Tipikor perlu diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan keuangan negara. Demikian halnya jika tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia, maka menjadi kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor. Untuk hal ini, proses persidangannya dilakukan di Pengadilan Tipikor yang berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim Adhoc dan Komposisi Majelis Hakim


      Ditinjau dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada, istilah Hakim Ad-Hoc didefinisikan secara berbeda-beda. Dalam UU Pengadilan HAM, penjelasan Pasal 28 menjelaskan bahwa, Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat diluar hakim karier yang memenuhi persyaratan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 78 (1) UU Perikanan, yang dimaksud dengan hakim ad hoc adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan. Pengertian Adhoc menurut Black Laws Dictionary dikatakan bahwa adhoc dibentuk untuk suatu tujuan khusus. Jadi dapat dikatakan bahwa hakim adhoc adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkuit secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu. Dalam hal ini keberadaan hakim adhoc mempunyai tujuan untuk mengatasi atau menyelesaikan perkara tertentu,yakni perkara korupsi.


         Secara umum, alasan diperlukannya hakim Ad-hoc adalah karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan, selain karena kebutuhan akan spesialisasi/keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan Hakim Ad Hoc bisa juga dimaksudkan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Hal ini seperti dalam System Peradilan di negara-negara Eropa. Artinya, hakim dimaksud bukan saja dipilih karena dasar pengetahuan yang dimilikinya tetapi juga dia akan bertindak mewakili kepentingan publik untuk memastikan jaminan keberpihakan hukum pada daulat rakyat serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hanya saja dalam prakteknya,terdapat sejumlah masalah berkenaan dengan keberadaan hakim ad hoc. Hakim ad hoc pada Pengadilan Niaga jarang sekali digunakan dalam penyelesaian perkara. Hal itu disebabkan karena keberadaannya yang bersifat fakultatif, pengajuannya dilakukan oleh pihak yang berperkara, yang kemudian diputuskan oleh Ketua Pengadilan. Di samping itu karena adanya rangkap jabatan, sehingga pada beberapa kasus, Hakim Ad-hoc menolak untuk memeriksa perkara di Pengadilan Niaga dengan alasan kesibukan di tempat lain.4 Masalah yang timbul sebagaimana digambarkan di atas, sudah semestinya tidak terjadi lagi pada Pengadilan Tipikor. Dalam UU KPK sesungguhnya telah diatur beberapa hal untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti adanya penegasan keharusan hakim ad-hoc dalam komposisi majelis, syarat harus berpengalaman sebagai salah satu kualifikasi menjadi hakim ad-hoc, juga adanya larangan rangkap jabatan serta ditentukan masa jabatannya. Oleh karena itu, pada prinsipnya keberadaan hakim ad-hoc pada Pengadilan Tipikor masih tetap diperlukan. Ketentuan yang sudah ada itu, dapat dikatakan sudah tepat dan sebaiknya tetap diatur dalam UU Pengadilan Tipikor. Ketentuan yang mengatur mengenai komposisi majelis hakim pun harus dirumuskan dalam undang-undang. Penetapan komposisi majelis hakim secara tegas yang terdiri dari 3 (tiga) hakim adhoc dan 2 (dua) hakim karir diperlukan untuk menghindari munculnya perlakuan diskriminatif terhadap terdakwa perkara korupsi. Perlakukan diskriminatif ini tentunya dapat menimbulkan masalah konstitusionalitas jika ada terdakwa yang merasa dirugikan oleh komposisi majelis hakim yang tidak sama.

          Putusan MK telah meminta DPR bersama Presiden agar membentuk UU Pengadilan Tipikor dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan dibacakan. Waktu 3 tahun tersebut dapat dipandang cukup memadai bagi DPR bersama Presiden untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya membentuk UU Pengadilan Tipikor. Apabila tenggat waktu tersebut terlewati, maka dampak dan bahaya yang terjadi adalah; Kesatu, Pengadilan tipikor akan bubar, dan korupsi akan diperiksa lewat Pengadilan Umum. Kedua, pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh KPK akan menjadi sia-sia karena Pengadilan Umum belum menunjukkan performance yang baik, yang dapat menjamin proses dilakukan secara transparan, akuntabel dan memberikan rasa 4 Tim Pengarah Pengadilan Niaga Dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “ Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga”, Mahkamah Agung dan Bappenas, 2004, hal. 31-32

        keadilan. Ketiga¸ agenda pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan mengalami kemunduran. Keempat, agenda pembangunan makin terhambat dan hak-hak masyarakat akan semakin terabaikan. Kelima, kian terpuruk dalam kubangan persoalan korupsi, dan semakin sulit untuk melepaskan diri dari stigma negara korupsi.
Oleh karena itu, pembahasan dan pengesahan RUU Pengadilan Tipikor harus segera dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dan mengakomodasi hal-hal yang prinsipil yang dapat memperkuat peranan Pengadilan Tipikor.

INDONESIA HARUS BEBAS DARI KORUPSI
KITA BUTUH PENGADILAN KHUSUS KORUPSI
SEGERA BENTUK UU PENGADILAN KORUPSI

Download Arsip :
Download
Dibaca : 3444