Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Jl. Trikora No. 106 Banjarbaru Telp : 0511-6749601 Fax : 0511-6749352 E-mail : dilmil.banjarmasin@gmail.com Indonesia Inggris

Polling

 

Permasalahan-Permasalahan Teknis dan Administrasi di Pengadilan Militer

 

Permasalahan – permasalahan Teknis

 

  dan Administrasi di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

 

   1.         Tahap Penyidikan

 

a.        Pendampingan Penasihat Hukum (PH) dalam perkara Tersangka yang diancam dengan pidana penjara 15 Tahun ke atas, Papera wajib menunjuk PH.

Permasalahan :

Dalam praktek berkas perkara secara formil surat perintah penunjukan Penasihat Hukum dari Papera ada namun Penasihat Hukum tidak melaksanakan tugasnya untuk mendampingi Tersangka pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Seyogyanya dalam tingkat penyidikan untuk menghindari cacat formal berkas perkara, Penasihat Hukum yang ditunjuk harus melaksanakan tugasnya untuk mendampingi Tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

b.   Tentang barang bukti dalam perkara kepemilikan senjata api tanpa ijin, terutama senjata api rakitan, apabila senjata tersebut belum pernah dipakai oleh Terdakwa maka untuk memastikan memenuhi kriteria senjata api maka perlu ada uji balistik apakah senjata itu dapat ditembakan atau tidak sesuai dengan standar senjata api.

Permasalahan :

Dalam praktek berkas perkara belum dilengkapi dengan uji balistik dari lembaga yang berwenang, apabila senjata api tidak dapat ditembakan atau tidak berfungsi sama sekali maka tidak bisa dikategorikan sebagai senjata api, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No : 12 Tahun 1951.

c.        Penahanan terhadap Terdakwa yang dilaksanakan di Sel tahanan Denpom. mulai dari proses Penyidikan hendaknya harus penahanan yang Pro yustisial karena hal ini berkaitan dengan hak asasi Terdakwa.

Permasalahan :

Dalam praktek biasanya masih ditemukan Terdakwa yang oleh Paperanya dibebaskan tapi secara fisik masih di tahan di sel tahanan Denpom dengan hanya berdasarkan pada Surat Titipan Dansatnya, kalau dipandang masih perlu ditahan dalam rangka penyidikan maka mengajukan permohonan perpanjangan penahannya kepada papera agar penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut dapat diperhitungkan saat penjatuhan putusan terhadap dirinya.
d.  Permasalahan : Penyidikan yang tidak dilakukan oleh penyidik yang berwenang yaitu tidak sesuai dengan tempos dan locus dilicti.

e.   Permasalahan : Tidak adanya pengaduan dalam berkas perkara tindak pidana penghinaan/pencemaran.

2.         Tahap Penuntutan
a.         Barang bukti yang ada Berita Acara Penyitaan harus termuat dalam Surat Dakwaan. Pada dasarnya setiap barang bukti yang ada Berita Acara Penyitaannya pada saat persidangan harus ditentukan statusnya dan Majelis Hakim harus dapat menentukan status Barang Bukti berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MIliter yang diajukan dalam persidangan.
Permasalahan : Dalam praktek terkadang barang bukti tidak dimuat dalam surat dakwaan, bahkan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan.

b.     Permasalahan : Surat Dakwaan Oditur Militer. Surat Dakwaan Oditur Militer adalah dasar pemeriksaan dalam persidangan, terkadang masih kurang cermat baik dalam urian materi tindak pidananya, susunan surat dakwaan, maupun perumusan pasal dakwaan yang bisa menyebabkan dakwaan kabur, sehingga diharapkan kedepannya lebih cermat untuk meminimalisir kesalahan.

c.    Permasalahan : Status barang bukti dalam perkara koneksitas yang persidangannya ditetapkan secara terpisah (split). Dalam perkara Narkotika atau illegal loging biasanya dilakukan secara koneksitas (secara bersama sama antara TNI dan Sipil), namun persidangan dilaksanakan secara terpisah (split), biasanya barang bukti yang diajukan di persidangan sama, yaitu untuk barang bukti di Pengadilan Militer maupun di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu dalam Tuntutan maupun Putusan bagi pengadilan yang menyidangkan lebih dahulu harus menentukan statusnya dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

d.         Permasalahan :   Saksi dari Kepolisian dalam perkara Narkotika dan Ilegal Loging.Dalam perkara Narkoba dan Ilegal Loging di Pengadilan Militer biasanya Saksi yang menangkap adalah dari anggota Kepolisian. Dalam praktek biasanya Saksi dari kepolisian tersebut kadang kadang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

3.         Tahap persidangan dan Eksekusi a.       Dalam perkara Narkotika yang Terdakwanya ingin didampingi Penasihat Hukum (PH) dalam beberapa contoh pengajuan Penasihat Hukum (PH) ke Papera mendapat kendala.

Permasalahan :   Dalam praktek masih terjadi persoalan karena Papera tidak berkenan menunjuk Penasihat Hukum (PH), hal ini menjadi tugas Pakum untuk menjelaskan tentang hak-hak Terdakwa selaku prajurit termasuk dalam bantuan hukum.

b.       Permasalahan : Waktu mulai sidang. Dalam pelaksanakan persidangan, antara Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum (PH) perlu komitmen bersama dalam waktu mulai sidang diharapkan untuk tidak molor waktu sehingga pelaksanaan sidang tepat waktu demikian pula dalam sidang tundaan.

c.        Permasalahan : Surat panggilan Saksi. Untuk menghindari pemanggilan Saksi saksi yang berulang kali, seyogyanya surat panggilan disamping langsung kepada yang bersangkutan agar ditembuskan kepada pemerintahan setempat atau kepada kepala instansi yang bersangkutan dan dalam surat tembusannya ditambah klausul apabila Saksi tidak bisa hadir agar dijawab secara tertulis.

d.       Permasalahan : Putusan berupa pidana percobaan. Terhadap Terdakwa yang sudah diputus oleh Pengadilan dengan Putusan Pidana Percobaan hendaknya Oditur Militer mengirimkan form/Blangko penilaian untuk pemantauan selama masa percobaan tersebut pada Ankumnya, dan apabila waktu masa percobaannya habis/selesai, Ankumnya mengisi blangko tersebut apakah Terpidana melakukan Tindak Pidana atau melanggar disiplin, kemudian blangko/form tersebut dikirimkan kembali ke Oditur Militer, selanjutnya oleh Oditur Militer salinannya segera kirim ke Pengadilan guna dicatat dalam buku induk perkara Dilmil.

e.       Permasalahan : Perkara Desersi secara In absensia. Untuk memenuhi syarat penyelesaian perkara desersi secara In absensia, terhitung mulai masuk dan diregister perkaranya di pengadilan militer minimal sudah 6 bulan dan sudah dipanggil mengikuti sidang sebanyak 3 kali secara sah menurut UU. Untuk mengetahui telah dipanggil secara sah selama 3 kali maka setiap panggilan harus ada jawaban dari kesatuannya tentang keberadaan Terdakwa sebagai syarat utama dapat diperiksa dan diputus secara in absensia. 

f.  Permasalahan : Pelaksanaan eksekusi bagi Terdakwa yang lari atau perkara In absensia. Dalam temuan Kimwasmat sampai saat ini putusan perkara Kasasi atas nama Pelda (Purn) Agus Mahdi belum melaksanakan eksekusinya sehingga perlu adanya koordinasi antara Oditur militer dan Satpom AU guna pelaksanaan eksekusinya, demikian juga dengan putusan In absensia pada umumnya tidak dapat dieksekusi. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga untuk pembelajaran kepada prajurit lain maka perlu diadakan kordinasi antara Oditur Militer selaku eksekutor dan pihak Pom angkatan agar putusan putusan In absensia dapat dieksekusi.

 

Download Arsip :
Download
Dibaca : 2273