RAPAT EVALUASI HASIL TEMUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BIDANG KEPANITERAAN

Menindaklanjuti hasil temuan pembinaan dan pengawasan oleh Wakadilmiltama pada tanggal 10 sd 12 Juli 2019, maka pada hari Senin 15 Juli 2019 pukul 15.00 sd 16.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dilaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Temuan pada bidang Kepaniteraan yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Mayor Chk FX. Agus Sulistio, S.H., M.H. yang di hadiri oleh Panmud Pidana sebagai Plh Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh staf bidang kepaniteraan.

Rapat tersebut membahas dan mengevaluasi beberapa temuan pada bidang kepaniteraan diantaranya sebagai berikut :

1. Temuan pada aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) di menu pidana terdapat kolom pengisian tuntutan, sedangkan beberapa perkara ada putusan NO dan tidak memiliki e-doc tuntutan sehingga menyebabkan pada menu pidana di aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) muncul notifikasi belum lengkap karena tidak adanya e-doc tuntutan.

Tindak Lanjut :

• Panitera memberikan saran masukan kepada tim pengembang aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) terkait permasalahan tersebut.

2. Temuan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-doc putusan masih dilakukan penginputan secara manual ke direktori putusan dikarenakan adanya kesalahan update aplikasi SIPP yang menyebabkan tidak terintegrasinya SIPP dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Tindak Lanjut :

• Melakukan update ulang aplikasi SIPP, sehingga SIPP dapat tereintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

3. Buku Agenda Sidang tahun 2019 dan buku Penetapan Pembebasan Tahanan harus diisi dan dilengkapi dikarenakan petugas belum tertib dalam pengisian buku agenda sidang dan penetapan pembebasan penahanan.

Tindak Lanjut :

• Petugas yang bertanggung jawab terhadap buku-buku agenda lebih tertib dalam pengisian semua buku bantu register termasuk buku agenda sidang dan penetapan pembebasan penahanan.

4. Pada buku Himpunan Putusan, Amar Putusan ditandangani oleh Panitera Pengganti, seharusnya yang bertanda tangan pada kolom Amar Putusan adalah Hakim Ketua yang menangani perkara tersebut.

Tindak Lanjut :

• Dalam menulis amar putusan pada buku Himpunan Putusan untuk ditandatangani oleh Hakim Ketua agar Hakim Ketua bisa mengontrol/mengawasi keserasian Amar Putusan dalam buku Himpunan Putusan dengan Amar Putusan yang sebenarnya.