SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SARANA DAN PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023

Posted by :Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Posted date : 27/03/2023 In Organisasi

Senin, 27 Maret 2023, Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H.,M.H. beserta seluruh anggota mengikuti Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjadi salah satu satker di lingkungan Pengadilan Militer yang ditunjuk sebagai lokus evaluasi pada 226 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang berasal dari 18 Instansi Kementerian/ Lembaga, 34 Provinsi dan 34 Kabupaten Kota.

Lokus tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2023 untuk selanjutkan dilakukan pendampingan secara intensif, pemantauan dan evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

Untuk memperkuat prinsip dan penyamaan persepsi terkait penyediaan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, kegiatan juga dihadiri oleh narasumber dari Institut Inklusif Indonesia, Ibu Ida Putri.

Upaya ini merupakan langkah awal sebagai cikal bakal perwujudan pelayanan publik yang inklusif di Indonesia. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan tentunya dibutuhkan mulai dari komitmen, kerjasama sampai sinergi antar setiap elemen yang terlibat.

Senin, 27 Maret 2023, Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H.,M.H. beserta seluruh anggota mengikuti Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjadi salah satu satker di lingkungan Pengadilan Militer yang ditunjuk sebagai lokus evaluasi pada 226 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang berasal dari 18 Instansi Kementerian/ Lembaga, 34 Provinsi dan 34 Kabupaten Kota.

Lokus tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2023 untuk selanjutkan dilakukan pendampingan secara intensif, pemantauan dan evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

Untuk memperkuat prinsip dan penyamaan persepsi terkait penyediaan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, kegiatan juga dihadiri oleh narasumber dari Institut Inklusif Indonesia, Ibu Ida Putri.

Upaya ini merupakan langkah awal sebagai cikal bakal perwujudan pelayanan publik yang inklusif di Indonesia. Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan tentunya dibutuhkan mulai dari komitmen, kerjasama sampai sinergi antar setiap elemen yang terlibat.

PENETAPAN JAM PELAYANAN BULAN RAMADHAN 1444 H

SOSIALISASI PEMBAHARUAN APLIKASI SIPP DAN E-COURT

SEPUTAR PENGADILAN

~ai-6a0fd126-a68f-43e0-a004-be1e0b2e863d_

TATA TERTIB Revisi

ANTI KORUPSI4 copy

Pamflet2

Pemberitahuan Gratifikasi copy

imgonline-com-ua-resize-BQLDA9KoD4E

POSTER

POSTER(1)

Maklumat Pelayanan(3)

Maklumat Pelayanan(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

COPYRIGHT © 2021 PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN