[su_tabs][su_tab title=”STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Tab content

[/su_tab] [su_tab title=”STANDAR PELAYANAN PERADILAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

I.            STANDAR PELAYANAN UMUM

 

 A. Pelayanan Persidangan

 

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 09.00 waktu setempat. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para prajurit maupun masyarakat umum pencari keadilan.
2. Pemanggilan para terdakwa dan para saksi dilakukan oleh Petugas Pengadilan dengan pengawalan agar masuk ke ruang sidang untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan jadwal sidang atau dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi pagi mulai jam 09.00-12.00 waktu setempat dan sesi siang mulai jam 13.00-17.00 waktu setempat.
3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada para pihak dan pencari keadilan pada papan pengumuman, situs resmi Pengadilan dan media lainnya yang  mudah  diketahui
4. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami  bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus guna mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan  yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum  hari  sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis
5. Pengadilan tingkat pertama menyelesaikan perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak perkara diregister termasuk penyelesaian minutasi, terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan maka Majelis Hakim membuat laporan kepada Kepala Pengadilan Militer yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.
6. Prajurit dan masyarakat pencari keadilan berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir  tentang permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs Pengadilan atau media informasi

 

B. Biaya Pelayanan Pengadilan.

 

Prajurit dan Masyarakat pencari keadilan tidak dikenai biaya untuk mendapatkan pelayanan pengadilan.

 

C. Pelayanan Pengaduan

 

1. 1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari Prajurit atau masyarakat pencari keadilan tentang penyelenggaraan Peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi putusan Pengadilan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus  untuk  pengaduan tentang pelayanan Pengadilan harus disampaikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari  sejak  pengadu  menerima layanan Pengadilan.
   2. Prajurit dan Masyarakat pencari keadilan dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan yang terdapat di loby kantor Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin atau melalui aplikasi SIWAS MARI yang berada di Website Pengadilan Militer (dilmil-banjarmasin.go.id), atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
   3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
   4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh)  hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Pengadilan Militer,  atau  Pengadilan Militer Tinggi atau Pengadilan Militer Utama.
   5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Pengadilan Militer. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

 

D. Pelayanan Informasi

 

1. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai :

• Segala hal      yang      berhubungan      dengan      proses penyelesaian perkara di Pengadilan;
• Tata cara pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim, panitera dan/atau
• Hak-hak pelapor atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, panitera dan/atau
• Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan ;
• Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 tahun 2011 merupakan informasi

2. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui Website Pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam
3. Prajurit dan Masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada meja
4. Pengadilan wajib memberikan jawaban dapat / tidaknya ditindaklanjuti permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari
5. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat- lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi
6. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk
7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika  Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja
8. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Pengadilan setempat dan tidak memungut biaya

 

E. Pelayanan Sidang Keliling

 

1. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilaksanakan di luar tempat dan kedudukan gedung Pengadilan yang bersangkutan akan tetapi tetap berada di wilayah hukum Pengadilan Militer tersebut, dilaksanakan sesuai program kerja dan atas pertimbangan kedudukan terdakwa, para saksi dan  barang bukti.
2. Sidang keliling dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan setempat.
3. Pengadilan mengumumkan waktu dan tempat sidang keliling melalui media pengumuman di Pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling

 

II.          STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

 A. Pelayanan Administrasi Persidangan

 

1. Pemanggilan saksi-saksi dilaksanakan oleh Oditur Militer paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang harus sudah diterima oleh Saksi, dimulai melalui surat pemanggilan yang disertai tanda terima.
2. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa
3. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di Pengadilan bagi terdakwa / para saksi  jika  diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan
4. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan  kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak baik terdakwa maupun saksi lain, namun harus dihadapan Oditur dan  penasehat  hukum  (jika ada) apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis
5. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan yang dijalani  Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika masa penahanan telah habis.
6. Pengadilan tingkat pertama menyelesaikan perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak perkara diregister termasuk penyelesaian minutasi, terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan maka Majelis Hakim membuat laporan kepada Kepala Pengadilan Militer yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.
7. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan perkara pidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Oditur, Polisi Militer, Ankum, Papera, sedangkan kepada Terdakwa / Penasehat Hukumnya diberikan berdasarkan
8. Khusus untuk putusan sela yang bukan putusan akhir, Pengadilan menyampaikan salinan putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
9. Pengadilan wajib menyampaikan Petikan Putusan perkara pidana kepada Terdakwa dan Oditur Militer segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada pagi hari kerja berikutnya sebelum pukul 12.00 waktu

 

B. Pelayanan Pengajuan Penangguhan Penahanan

 

1. Penangguhan Penahanan dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa tidak akan  melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu.
2. Atas permintaan Tersangka, Ankum atau Papera sesuai  dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang
3. Karena jabatannya Ankum atau Papera sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan yang
4. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan atas permintaan Terdakwa atau penasehat hukum secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Majelis Hakim
5. Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer / Ketua Majelis

 

C. Pelayanan Administrasi Tingkat Banding

 

1. Permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada  terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan
2. Pengadilan menolak Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut dengan membuat Akta Penolakan Permohonan
3. Permohonan banding yang telah memenuhi  prosedur  dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan Akta Pernyataan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon
4. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ditahan, Kepala Pengadilan Militer harus melaporkan pada Pengadilan Militer Tinggi  tentang  permohonan tersebut paling lambat 14 (empat belas)
5. Pengadilan wajib memberikan pemohon dan termohon banding kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi, selama 7 (tujuh)
6. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan
7. Dalam hal perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan  oleh  Pengadilan Tingkat Banding hingga saat
8. Pengadilan Militer Tinggi wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Militer untuk diberitahukan  kepada  terdakwa dan Oditur Militer, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan

 

D. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

 

1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa / Oditur Militer dan selanjutnya dibuatkan Akta Permohonan Kasasi oleh Panitera. Dalam hal pemohon terlambat mengajukan kasasi maka permohonan akan ditolak oleh
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada) kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama dan  selanjutnya membuat Akta tanda terima memori / tambahan memori.
3. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi pada waktu menerima permohonan kasasi.
4. Panitera wajib memberitahukan tembusan memori kasasi  kepada pihak termohon dan membuat tanda
5. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera kemudian Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
6. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi.
7. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
8. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Kepala Pengadilan Militer. Selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer Ditjen
9. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung salinan Putusan Kasasi oleh Pengadilan Militer Tinggi / Pengadilan Pengaju wajib diberitahukan kepada terdakwa dan Oditur Militer Tinggi, dan selanjutnya Panitera membuat Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat

 

E. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

 

1. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register. Petugas akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
2. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku
3. Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Kepala Pengadilan Militer menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan  Peninjauan  Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim permohonan Peninjauan Kembali memeriksa apakah permohonan PK memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadiri oleh Oditur

 

F. Pelayanan Administrasi Grasi

 

1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Grasi kepada Presiden secara tertulis oleh terpidana atau kuasa hukumnya dan keluarga terpidana. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.
2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua)
3. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang
4. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Kepala Pengadilan Militer yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah
5. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi  dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

 

G. Pelayanan Sidang Pelanggaran Lalu Lintas

 

1. Pengadilan menyelenggarakan sidang pelanggaran lalu lintas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas  dilimpahkan ke Pengadilan
2. Sidang dilaksanakan dengan Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer diselesaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) hari
3. Dalam hal terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap memutus perkara tanpa kehadiran
4. Panitera mencatat dalam Buku Register Perkara Cepat  (Perkara Lalu Lintas) hasil persidangan pada hari yang

[/su_tab] [su_tab title=”PROSEDUR/ALUR PERKARA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Tab content[/su_tab][/su_tabs]